HUMBANG HASUNDUTAN – JEJAKKASUSTV.ID
Penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama Dumaria Lumban Gaol di Desa Pariksinomba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat perolehan tanah dan proses administrasi penerbitannya. Persoalan tersebut mencuat setelah Sahala Tua Simanullang menyampaikan surat keberatan yang kemudian dibahas oleh Pemerintah Kecamatan Doloksanggul.
Objek yang dipersoalkan merupakan sebidang tanah beserta bangunan kilang padi dengan luas 252 meter persegi. Dalam SKPT Nomor 146/2019/PS/SKPT/X/2025, Kepala Desa Pariksinomba, Ganda H. Simanullang, menerangkan bahwa tanah tersebut berukuran 12 meter kali 21 meter dan diterbitkan pada 21 Oktober 2025.
Dokumen tersebut mencantumkan bahwa tanah diperoleh Dumaria dari Pridolin M. yang disebut sebagai mertuanya. Selain itu, uraian SKPT menyebut adanya penguasaan tanah dan bangunan kilang padi sejak 1985.
Namun, informasi mengenai asal-usul tanah tersebut menjadi bagian dari keberatan Sahala Tua Simanullang. Perbedaan keterangan mengenai riwayat penguasaan, pemanfaatan, serta batas bidang tanah dinilai perlu mendapatkan penjelasan berdasarkan dokumen pendukung.
Riwayat Tanah dan Bangunan Perlu Dipisahkan
Dalam notulen rapat Kecamatan Doloksanggul tanggal 19 November 2026, tercatat sejumlah keterangan mengenai sejarah tanah dan bangunan kilang padi tersebut.
Notulen memuat keterangan bahwa tanah disebut sebagai milik Guru Tarlanus Simanullang, orang tua Sahala Tua Simanullang. Sementara bangunan kilang padi disebut berkaitan dengan Dumaria Lumban Gaol dan diperoleh dari mertuanya.
Dokumen yang sama juga mencatat keterangan mengenai kilang padi yang disebut merupakan sumbangan mantan Camat Doloksanggul bermarga Siregar pada 1979. Dalam notulen tersebut, penggunaan tanah dan penguasaan bangunan juga dikaitkan dengan nama Iskandar Simanullang.
Keterangan tersebut menunjukkan perlunya pemisahan yang jelas antara riwayat tanah, kepemilikan bangunan, dan pihak yang selama ini menggunakan atau menguasai objek tersebut. Ketiganya merupakan aspek berbeda yang tidak dapat disamakan begitu saja.
Di sisi lain, terdapat Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Manerep Manullang yang diterbitkan Pemerintah Desa Pariksinomba pada 16 Juni 2025. Surat tersebut menerangkan bahwa Manerep meninggal dunia pada 29 Februari 2016 dan semasa hidupnya menikah dengan Dumaria Lumban Gaol serta memiliki tujuh orang anak.
Akan tetapi, surat ahli waris itu tidak secara khusus menyebut tanah dan bangunan kilang padi seluas 252 meter persegi sebagai harta peninggalan Manerep. Karena itu, hubungan antara dokumen ahli waris tersebut dengan riwayat perolehan tanah sebagaimana dicantumkan dalam SKPT belum dapat dipastikan.
Keberatan atas Proses Pengukuran
Selain riwayat tanah, Sahala Tua Simanullang juga mempersoalkan proses pengukuran dan pencatatan batas bidang tanah.
Dalam dokumen keberatannya, Sahala menyebut Kepala Dusun II tidak dilibatkan dalam pengukuran di lapangan. Ia juga mempertanyakan keterlibatan pemilik tanah yang berbatasan ketika penentuan batas dilakukan.
Batas sebelah timur dalam SKPT dicantumkan sebagai saluran atau parit, sedangkan Sahala menyebut seharusnya berbatasan dengan makam atau kuburan keluarga marga Sianturi. Batas sebelah selatan yang tertulis sebagai parik juga dipersoalkan karena menurut keterangannya seharusnya berbatasan dengan dirinya.
Untuk batas sebelah utara, SKPT mencantumkan nama Dumaria Lumban Gaol, sementara Sahala menyebut Iskandar Simanullang sebagai pihak yang seharusnya tercantum. Adapun batas sebelah barat juga perlu dicocokkan karena terdapat perbedaan penyebutan antara SKPT dan dokumen keberatan.
Persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap berita acara pengukuran, sketsa bidang tanah, serta keterangan pihak-pihak yang berbatasan. Tanpa dokumen tersebut, kebenaran masing-masing keterangan belum dapat dipastikan.
Kecamatan Meminta Keterangan Kepala Desa
Pemerintah Kecamatan Doloksanggul telah mengadakan rapat pembahasan pada 19 November 2026. Notulen mencatat rapat dipimpin Camat Doloksanggul dan dihadiri Sahala Tua Simanullang, Fernando MT Purba, serta Raphika Lumban Gaol.
Dalam pembahasan tersebut, kecamatan mencatat adanya surat keberatan Sahala tertanggal 5 November 2026. Persoalan itu menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat setempat.
Selanjutnya, melalui surat Nomor 005/606/Kec.06/XI/2026, Camat Doloksanggul menjadwalkan permintaan informasi dan keterangan kepada Kepala Desa Pariksinomba pada Senin, 23 November 2026, pukul 08.30 WIB di Kantor Camat Doloksanggul.
Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk menjelaskan dasar penerbitan SKPT, dokumen asal-usul tanah, proses pengukuran, dan pencatatan batas bidang yang dipersoalkan.
Dokumen Hukum Perlu Ditempatkan Secara Proporsional
Dalam perkembangan lain, terdapat papan pengumuman di lokasi yang menyebut adanya putusan PTUN Medan dan PTTUN Medan terkait objek tanah dan bangunan tersebut. Namun, salinan lengkap kedua putusan belum tersedia untuk diperiksa secara langsung.
Karena itu, substansi putusan, pertimbangan majelis hakim, serta akibat hukumnya belum dapat diuraikan secara pasti dalam pemberitaan ini.
Demikian pula, keberatan Sahala tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa SKPT tidak sah. Sebaliknya, keberadaan SKPT juga tidak dengan sendirinya mengakhiri seluruh pertanyaan mengenai riwayat tanah dan proses administrasi penerbitannya.
Jejakkasustv.id memandang bahwa transparansi administrasi desa merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap dokumen yang diterbitkan pemerintah desa perlu memiliki dasar dan arsip pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses administrasi pertanahan, sementara hak dan kedudukan masing-masing pihak harus tetap dihormati sesuai ketentuan hukum.
Jejakkasustv.id akan mengikuti perkembangan penanganan persoalan tersebut berdasarkan dokumen resmi dan keterangan yang dapat diverifikasi, tanpa mendahului kewenangan lembaga peradilan maupun menyimpulkan kepemilikan tanah sebelum terdapat dasar hukum yang memadai.
Penulis : FHS
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Jejakkasustv.id















Komentar