Nusakambangan, Cilacap (Jejakkasustv.id) Rabu 07 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mempertegas pengawasan terhadap seluruh aktivitas di lingkungan pemasyarakatan. Warga binaan maupun petugas yang terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Brigjen Pol. Tatan Dirsan Atmaja, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, dalam keterangannya di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Tatan mengatakan, warga binaan yang melakukan pelanggaran dapat dipindahkan ke Nusakambangan. Namun, pemindahan tersebut tidak dilakukan secara otomatis terhadap setiap pelanggaran.
Penempatan tetap mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan kebutuhan pembinaan masing-masing warga binaan.
Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi Ditjenpas menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Penindakan juga diarahkan untuk memastikan proses pembinaan tetap berjalan tanpa terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan.
Nusakambangan memiliki sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan karakteristik pengamanan yang ketat. Karena itu, wilayah tersebut menjadi salah satu tempat penempatan warga binaan yang membutuhkan pengamanan dan pembinaan sesuai klasifikasinya.
Data Ditjenpas menunjukkan, lebih dari 3.400 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pemindahan narapidana menjadi salah satu bagian dari kebijakan penataan dan penguatan pengamanan pemasyarakatan.
Namun, perhatian Ditjenpas tidak berhenti pada warga binaan.
Petugas pemasyarakatan juga berada dalam pengawasan.
Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai aturan. Bahkan, apabila terdapat bukti keterlibatan dalam tindak pidana, proses penindakan dapat berjalan sesuai mekanisme hukum.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan oknum petugas dalam peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.
Hal tersebut menjadi persoalan serius karena petugas memiliki fungsi menjaga keamanan dan melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan.
Karena itu, integritas petugas menjadi bagian penting dalam menciptakan lembaga pemasyarakatan yang aman dan tertib. Penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan dalam tindak pidana tidak sejalan dengan tugas pemasyarakatan.
Dari Nusakambangan, Ditjenpas memperlihatkan bahwa pengamanan tidak hanya diarahkan kepada warga binaan. Pengawasan juga menyasar internal organisasi untuk memastikan petugas menjalankan tugas sesuai standar dan ketentuan hukum.
Pemindahan warga binaan pun harus ditempatkan dalam konteks pembinaan. Tingkat risiko, karakteristik pelanggaran, dan kebutuhan pengamanan menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan.
Dengan pendekatan tersebut, tindakan terhadap warga binaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera. Ditjenpas juga berupaya memastikan sistem pemasyarakatan tetap menjalankan fungsi pembinaan secara terukur.
Begitu pula terhadap petugas. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti sebelum seseorang dinyatakan terbukti melakukan kesalahan.
Pesan yang disampaikan Ditjenpas dari Nusakambangan cukup jelas: aturan pemasyarakatan berlaku bagi semua pihak.
Warga binaan wajib menaati tata tertib. Petugas wajib menjaga profesionalitas dan integritas. Jika terjadi pelanggaran, tindakan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Ditjenpas memperkuat keamanan, ketertiban, pembinaan, dan integritas pemasyarakatan.














Komentar