TAPANULI UTARA – Jejakkasustv.id Senin 16 November 2026
Pembangunan jaringan fiber optik yang dikaitkan dengan PT iForte di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, menghadapi sejumlah pertanyaan terkait kepastian perizinan dan penggunaan lahan masyarakat. Keberadaan tiang jaringan di sejumlah lokasi Kecamatan Siborongborong dan Sipahutar menjadi perhatian setelah muncul keluhan warga yang merasa kepentingannya belum diperhatikan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kelancaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pemerintahan serta penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah.
Untuk menelusuri perkembangan persoalan tersebut, media ini melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pada Senin (16/11/2026).
Penelusuran tersebut dilakukan setelah sebelumnya media memperoleh keterangan dari Dinas Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara bahwa proses perizinan pemasangan tiang optik masih berlangsung.
Pernyataan Dinas Perizinan Memunculkan Pertanyaan
Pada 6 November 2026, Kepala Bidang Dinas Perizinan Taput, Tulus Situmeang, menyampaikan bahwa pengurusan perizinan proyek pemasangan tiang optik yang dipersoalkan masih dalam proses.
Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar bagi media untuk menelusuri lebih lanjut pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Sebab, pemasangan tiang jaringan telah dilaporkan berlangsung di sejumlah wilayah, sementara kepastian mengenai tahapan administrasi proyek belum sepenuhnya terungkap.
Situasi ini memerlukan penjelasan dari instansi pemerintah yang berwenang. Publik perlu mengetahui apakah pekerjaan telah didukung dokumen dan persetujuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan teknis serta penggunaan lokasi pemasangan.
Perlu dipahami bahwa proses perizinan yang masih berjalan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Warga Sipahutar Mengaku Dirugikan
Di tengah pembangunan jaringan tersebut, keberatan masyarakat menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian tersendiri.
Warga Kecamatan Sipahutar berinisial MS mengaku keberatan terhadap keberadaan tiang optik yang berdiri di atas lahan miliknya.
Menurut pengakuannya, tiang tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika dirinya bekerja dan memanfaatkan lahan tersebut.
MS bahkan menyampaikan keinginan untuk mencabut tiang yang dipersoalkan karena merasa penggunaan tanahnya tidak didahului kesepakatan yang jelas.
Ia berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan keberatan masyarakat dan meminta agar persoalan penggunaan lahan diselesaikan sebelum keputusan perizinan diambil.
MS juga menilai pihak perusahaan seharusnya mengedepankan komunikasi dengan pemilik tanah, melakukan sosialisasi, serta membicarakan kemungkinan kompensasi apabila penggunaan lahan menimbulkan kerugian.
Keluhan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari sisi manfaat jaringan telekomunikasi. Kepentingan warga yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan proyek juga harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah dan perusahaan.
Hak Pemilik Tanah Dilindungi Undang-Undang
Praktisi hukum Sahala Arpan Saragi, S.H., mengingatkan bahwa perusahaan penyelenggara telekomunikasi tidak dapat menganggap izin usaha sebagai dasar otomatis untuk menggunakan tanah milik perseorangan.
Ia merujuk Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pemanfaatan atau pelintasan tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk pembangunan, pengoperasian, maupun pemeliharaan jaringan telekomunikasi harus didasarkan pada persetujuan di antara para pihak.
Menurut Sahala, ketentuan tersebut penting untuk memastikan pembangunan jaringan tidak mengesampingkan hak masyarakat.
Ia juga menyarankan agar kesepakatan penggunaan lahan dituangkan secara tertulis sehingga terdapat kejelasan mengenai lokasi, jangka waktu penggunaan, hak dan kewajiban, serta kompensasi apabila disepakati.
Selain itu, Pasal 15 UU Telekomunikasi mengatur hak pihak yang dirugikan akibat kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, persoalan penggunaan lahan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil yang dapat diselesaikan sepihak oleh pelaksana proyek.
Pemerintah Daerah Perlu Memastikan Legalitas Pekerjaan
Pengaturan pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
Dalam Pasal 22, tiang termasuk salah satu bentuk infrastruktur pasif telekomunikasi. Namun, keberadaan pengaturan tersebut tidak menghilangkan kewajiban memperhatikan persetujuan penggunaan tanah perseorangan sebagaimana diatur dalam UU Telekomunikasi.
Karena itu, Pemkab Taput melalui instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen proyek, status perizinan, lokasi pemasangan, serta dasar penggunaan lahan.
Pemeriksaan juga perlu membedakan pemasangan yang berada di tanah perseorangan dengan pemasangan pada ruang milik jalan atau aset pemerintah. Hal tersebut penting karena masing-masing memiliki mekanisme persetujuan yang berbeda.
Selain Dinas Perizinan, perangkat daerah teknis juga perlu memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangunan jaringan tersebut.
PT iForte Diminta Tidak Mengabaikan Keberatan Warga
Di sisi perusahaan, PT iForte perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan pembangunan, termasuk identitas pihak ketiga yang mengerjakan proyek, dasar penugasan kontraktor, dan mekanisme penyelesaian keberatan masyarakat.
Penjelasan perusahaan diperlukan untuk mengetahui apakah setiap titik pemasangan telah melalui proses koordinasi dan persetujuan dengan pihak yang berhak atas tanah.
Hingga berita ini disusun, media ini masih memerlukan keterangan resmi PT iForte dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah mengenai status administrasi proyek tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong transparansi dan memastikan kepentingan publik mendapatkan perhatian.
Pembangunan jaringan telekomunikasi tentu dibutuhkan untuk mendukung perkembangan teknologi dan memperluas akses komunikasi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan peraturan serta hak-hak warga.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memastikan pembangunan berjalan, tetapi juga mengawasi agar setiap tahapan dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kemajuan infrastruktur seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru akibat ketidakjelasan administrasi maupun penggunaan tanah.
Penulis : FHS
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Jejakkasustv.id














Komentar