Doloksangul.(Jejakkasustv.id) Rabu 07 Oktober 2026
Akses penasihat hukum terhadap tahanan di Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) menjadi sorotan setelah seorang pria berinisial PS, yang mengaku sebagai penasihat hukum, datang untuk menemui kliennya di luar jadwal kunjungan tahanan.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 18.00 WIB di Sat Reskrim Polres Humbahas.
Kasubsi Penmas Sihumas Polres Humbahas J. Simanjuntak menjelaskan, PS datang untuk menemui seorang klien yang sedang menjalani penahanan di Polres Humbahas.
Saat itu, penyidik yang menangani perkara sedang melaksanakan tugas di Kecamatan Pakkat.
Datang Saat Bukan Jadwal Besuk
Menurut keterangan kepolisian, PS disebut langsung menuju ruang tahanan tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut dengan petugas yang berwenang.
Petugas jaga kemudian menyampaikan bahwa Senin bukan jadwal kunjungan tahanan.
Namun, PS disebut tetap meminta bertemu dengan kliennya. Kepolisian menyatakan, PS juga menyampaikan bahwa sebagai penasihat hukum dirinya memiliki hak untuk bertemu dengan klien setiap waktu.
Petugas kemudian melakukan koordinasi dengan KBO Sat Reskrim selaku pengawas penyidikan.
Setelah koordinasi, PS diperbolehkan bertemu secara singkat dengan salah satu kliennya di ruang kunjungan.
Usai pertemuan tersebut, tahanan kembali ditempatkan di ruang tahanan.
Menurut penjelasan J. Simanjuntak, persoalan kembali muncul ketika PS disebut meminta bertemu dengan tahanan lainnya.
Petugas kembali menjelaskan mekanisme kunjungan yang berlaku di lingkungan Polres Humbahas.
Jadwal Kunjungan Tahanan
Informasi pada papan pengumuman di lingkungan Polres Humbahas mencantumkan jadwal kunjungan tahanan pada Selasa dan Kamis pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.
Kunjungan juga tercantum dapat dilakukan pada hari-hari besar keagamaan dalam waktu yang sama.
Selain jadwal, terdapat ketentuan pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan. Waktu kunjungan maksimal 30 menit dengan jumlah pengunjung paling banyak tiga orang.
Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa kunjungan tidak dipungut biaya dan tahanan menggunakan pakaian tahanan.
Dengan jadwal tersebut, kedatangan PS pada Senin sekitar pukul 18.00 WIB jelas berada di luar waktu kunjungan yang tercantum pada papan informasi.
Namun, persoalan kemudian berkembang pada pertanyaan apakah ketentuan jam kunjungan umum tersebut secara otomatis berlaku pula terhadap penasihat hukum yang datang untuk menjalankan tugas pembelaan.
Hak Advokat Tidak Berdiri Sendiri
Praktisi hukum dan Advokat Aleng Simanjuntak, S.H., memberikan pandangan mengenai persoalan tersebut pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Aleng, hak advokat dan tata tertib penahanan harus berjalan secara seimbang.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam ketentuan tersebut, advokat mempunyai hak untuk menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka atau terdakwa dalam rangka kepentingan pembelaan.
Namun, Aleng menegaskan bahwa hak profesional tersebut bukan berarti advokat dapat mengabaikan aturan keamanan dan prosedur yang berlaku di tempat penahanan.
Advokat tetap perlu menunjukkan identitas dan surat kuasa serta melakukan koordinasi dengan petugas atau pejabat yang berwenang.
Menurutnya, perlu ada pembedaan yang jelas antara kunjungan masyarakat atau keluarga dengan kunjungan advokat untuk kepentingan pembelaan.
Perlu Mekanisme Bila Ada Kepentingan Mendesak
Aleng menilai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan tetap perlu dihormati apabila tidak terdapat kebutuhan hukum yang mendesak.
Namun, jika terdapat kepentingan pembelaan yang mendesak di luar jadwal tersebut, harus tersedia mekanisme koordinasi yang jelas.
Mekanisme itu penting agar hak tersangka mendapatkan pendampingan hukum tetap terlindungi tanpa mengabaikan keamanan serta ketertiban ruang tahanan.
Dengan demikian, persoalan yang terjadi di Polres Humbahas tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan antara seorang advokat dan petugas jaga.
Ada dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan, yakni hak hukum tersangka melalui penasihat hukum dan kewajiban kepolisian menjaga keamanan serta ketertiban tahanan.
Transparansi Aturan Menjadi Penting
Peristiwa tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Polres Humbahas untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme kunjungan bagi penasihat hukum.
Jika jadwal Selasa dan Kamis merupakan jadwal kunjungan umum, perlu dijelaskan apakah terdapat mekanisme khusus bagi advokat.
Sebaliknya, apabila jadwal tersebut juga berlaku terhadap penasihat hukum, perlu dijelaskan dasar aturan serta mekanisme ketika terdapat kebutuhan pembelaan yang bersifat mendesak.
Kejelasan prosedur penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara petugas dan penasihat hukum di lapangan.
Dalam penegakan hukum, hak pembelaan harus dihormati. Pada saat yang sama, keamanan dan tata tertib tahanan juga harus dijaga.
Karena itu, komunikasi, koordinasi, serta aturan yang transparan menjadi kunci agar pelaksanaan tugas advokat dan kewenangan kepolisian dapat berjalan secara profesional tanpa menimbulkan konflik baru.














Komentar