Tito Karnavian Soroti Kesiapan Diskominfo Daerah Hadapi Derasnya Arus Informasi Digital

- Penulis

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:54 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta , Jejakkasustv.id

Derasnya arus informasi digital menuntut pemerintah daerah memiliki strategi komunikasi publik yang terencana dan didukung sumber daya memadai. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemerintah.

Arahan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026). Kegiatan berlangsung secara hibrida, dengan Tito mengikuti rapat secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Tito menilai komunikasi publik memiliki peran penting dalam menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat. Dalam negara demokrasi, penerimaan publik terhadap kebijakan tidak terlepas dari informasi yang tersedia dan cara informasi tersebut disampaikan.

Karena itu, Diskominfo di tingkat provinsi serta kabupaten/kota diharapkan mampu menjalankan fungsi komunikasi strategis, bukan sekadar menyampaikan dokumentasi kegiatan pemerintahan.

Anggaran dan Kompetensi Menjadi Perhatian

Tito menyoroti perlunya perhatian lebih besar terhadap pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah. Dukungan tersebut mencakup anggaran, jumlah personel, peralatan kerja, hingga pengembangan karier aparatur.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang jelas serta penempatan pimpinan Diskominfo yang memahami bidang komunikasi dan informatika.

Dukungan kelembagaan diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi secara teratur, menjangkau masyarakat melalui berbagai saluran, dan memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan mengenai kebijakan publik.

Penguatan kapasitas tersebut menjadi relevan di tengah perkembangan media digital yang memungkinkan informasi menyebar dalam waktu singkat. Tanpa pengelolaan yang baik, penjelasan resmi pemerintah berpotensi terlambat menjangkau masyarakat ketika suatu persoalan telah berkembang luas di ruang digital.

Ancaman Informasi Keliru

Dalam rapat tersebut, Tito turut mengingatkan fenomena firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi palsu secara masif dan berulang yang berpotensi mengalahkan penyampaian informasi faktual.

Pola penyebaran tersebut menjadi tantangan karena masyarakat dapat menerima informasi dari berbagai saluran tanpa selalu memiliki kesempatan memeriksa kebenarannya.

Pemerintah daerah perlu merespons kondisi tersebut melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan didukung bukti. Klarifikasi juga perlu menjelaskan fakta yang sebenarnya, bukan hanya membantah informasi yang beredar.

Di sisi lain, pemerintah perlu membedakan informasi palsu dari kritik yang disampaikan berdasarkan fakta. Kritik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai disinformasi.

Oleh sebab itu, proses verifikasi menjadi penting agar upaya meluruskan informasi tidak justru menimbulkan kesalahpahaman baru.

Koordinasi Pusat dan Daerah

Tito juga mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo daerah dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi tersebut diharapkan membantu penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat serta pelaksanaan program dan capaian di daerah.

Koordinasi diperlukan untuk menjaga konsistensi data dan kejelasan penjelasan antarlembaga. Namun, informasi mengenai pelaksanaan program tetap perlu menggambarkan kondisi faktual setiap daerah, termasuk apabila terdapat kendala yang harus diperbaiki.

Dalam konteks tersebut, komunikasi pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada jumlah publikasi, tetapi juga pada kualitas informasi dan kemudahan masyarakat mengaksesnya.

Keterbukaan Informasi Tetap Penting

Penguatan komunikasi strategis pemerintah memiliki hubungan erat dengan keterbukaan informasi publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang cukup untuk memahami tujuan kebijakan, mengetahui pelaksanaannya, dan menilai hasilnya.

Sementara itu, media massa menjalankan fungsi jurnalistik yang mencakup penyampaian informasi dan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, hubungan pemerintah dengan media perlu dibangun melalui akses informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan, dan penyediaan data yang dapat diperiksa. Independensi redaksi tetap diperlukan agar pemberitaan tidak hanya memuat penjelasan resmi, tetapi juga hasil verifikasi dan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penguatan Diskominfo pada akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilannya tidak hanya terlihat dari seberapa luas program pemerintah diberitakan, tetapi juga dari seberapa jelas informasi tersebut dipahami dan seberapa mudah masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berita Terkait

Kalapas Yugo Indra Wicaksi Beri Pengarahan kepada Peserta MagangHub di Lapas Narkotika Karang Intan
Lapas Narkotika Karang Intan Latih Dua Puluh Lima Warga Binaan Jadi Kader Kesehatan
Lapas Narkotika Karang Intan Sambut Tujuh Belas Peserta Magang Kemnaker Batch I Tahun 2026
Dosen STIMI Banjarmasin Titien Agustina Berikan Kuliah S2 di Lapas Narkotika Karang Intan
Pendidikan Paket C, Lapas Narkotika Karang Intan Perkaya Wawasan Warga Binaan melalui Seni Budaya
Perkuat Layanan Kesehatan, Lapas Banjarmasin Libatkan Kader Klinik dalam Sapa Kasih
Warga Binaan Lapas Banjarmasin Panen 158 Kg Kangkung dari Program Pembinaan Kemandirian
Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan Ajarkan Keterampilan Membuat Pizza kepada Anggota DWP
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:06 WIB

Kalapas Yugo Indra Wicaksi Beri Pengarahan kepada Peserta MagangHub di Lapas Narkotika Karang Intan

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

Lapas Narkotika Karang Intan Latih Dua Puluh Lima Warga Binaan Jadi Kader Kesehatan

Kamis, 19 November 2026 - 12:58 WIB

Lapas Narkotika Karang Intan Sambut Tujuh Belas Peserta Magang Kemnaker Batch I Tahun 2026

Selasa, 17 November 2026 - 23:04 WIB

Dosen STIMI Banjarmasin Titien Agustina Berikan Kuliah S2 di Lapas Narkotika Karang Intan

Selasa, 17 November 2026 - 23:01 WIB

Pendidikan Paket C, Lapas Narkotika Karang Intan Perkaya Wawasan Warga Binaan melalui Seni Budaya

Berita Terbaru